Insiden tragis terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, di mana seorang Warga Negara Indonesia (WNI) tewas ditembak oleh aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) pada 24 Januari 2025. Kejadian ini melibatkan lima pekerja migran Indonesia, di mana satu orang dinyatakan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P2MI) yang mendapat kritik pedas terkait penanganan insiden tersebut.

Kronologi Kejadian

Menurut laporan, insiden penembakan terjadi saat para pekerja migran tersebut diduga berusaha melarikan diri dari aparat Malaysia. APMM mengklaim bahwa penembakan dilakukan sebagai tindakan bela diri karena para pekerja migran membawa senjata tajam berupa parang. Namun, banyak pihak meragukan penjelasan tersebut, termasuk anggota DPR RI, TB Hasanuddin, yang menilai penjelasan dari aparat Malaysia tidak konsisten dan meragukan.

“Sulit dipercaya jika warga negara Indonesia melakukan penabrakan hingga empat kali, mengingat biasanya imigran ilegal akan berusaha melarikan diri,” ungkap TB Hasanuddin. Ia juga menekankan bahwa jika para pekerja migran tersebut benar-benar membawa parang, seharusnya mereka sudah berada di atas kapal APMM, bukan ditemukan di lokasi lain.

Tanggapan Kementerian P2MI

Kementerian P2MI, yang dipimpin oleh Menteri Abdul Kadir Karding, mendapat sorotan tajam setelah insiden ini. Banyak pihak menilai kementerian tidak cukup responsif dalam menangani kasus ini. Kritikan datang dari berbagai kalangan, termasuk pimpinan DPR yang mendesak agar kementerian melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah diplomatik untuk melindungi WNI di luar negeri.

Menteri Karding menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Namun, kritik tetap mengalir, terutama terkait akses pendampingan bagi keluarga korban yang dinilai masih terbatas.

Desakan untuk Investigasi

Insiden ini memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah Indonesia melakukan investigasi menyeluruh terhadap penembakan tersebut. Anggota DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. “Kita harus memastikan bahwa hak-hak WNI dilindungi, dan jika ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Malaysia agar kasus ini tidak terulang di masa depan. Dalam konteks ini, Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kasus penembakan WNI di Malaysia ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Kementerian P2MI diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan dan hak-hak WNI di luar negeri. Dengan adanya kritik dan desakan untuk investigasi, diharapkan insiden serupa tidak terulang dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia tetap terjaga dengan baik.